Di tengah langkah administrasi Amerika Serikat (AS) yang menarik diri dari berbagai lembaga internasional, China secara sistematis memperkuat posisi tawar diplomatiknya untuk mengisi kekosongan kepemimpinan global. Presiden Xi Jinping secara terbuka menyerukan pembentukan tatanan dunia multipolar yang setara, sebuah narasi yang semakin mendapatkan momentum seiring dengan kebijakan isolasionisme Washington terhadap organisasi multilateral.
Dinamika Multilateralisme dan Visi Multipolar Beijing
Pergeseran ini terlihat nyata ketika AS mengumumkan penarikan diri dari 66 organisasi multilateral pada Januari 2026. Sebaliknya, Beijing justru menjadi pusat aktivitas diplomatik dengan menerima kunjungan pemimpin dari Inggris, Kanada, dan Finlandia. Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, Xi Jinping menegaskan bahwa tatanan internasional saat ini berada di bawah tekanan besar, menuntut adanya koordinasi global yang lebih tertib.
Analis dari Mercator Institute for China Studies (MERICS) mencatat bahwa meskipun AS tetap menjadi kekuatan militer dan ekonomi utama, jarak kapabilitas antara kedua negara terus menyempit. Survei dari European Council on Foreign Relations menunjukkan persepsi global di 21 negara meyakini pengaruh China akan terus meningkat secara signifikan dalam satu dekade mendatang.
Konsolidasi Global South dan Ketahanan Ekonomi
Strategi utama Beijing berfokus pada penggalangan dukungan dari negara-negara Global South melalui inisiatif strategis seperti Belt and Road Initiative (BRI). Dukungan dari blok negara berkembang ini dianggap sebagai instrumen krusial untuk memitigasi kebijakan pembatasan ekonomi yang diterapkan oleh Barat.
- Pertumbuhan ekonomi China tercatat stabil di angka 5 persen pada tahun 2025.
- Surplus perdagangan mencapai rekor tertinggi, didorong oleh diversifikasi pasar ke Asia Tenggara.
- Transformasi BRI dari proyek infrastruktur masif menjadi investasi yang lebih terarah dan strategis.
Aliansi Strategis dan Proyeksi Kekuatan Militer
Di sektor keamanan, China mempererat koordinasi dengan Rusia dan Korea Utara, yang tercermin dalam kehadiran para pemimpin negara tersebut pada parade militer di Beijing. Kemitraan ini, meski dinilai bersifat transaksional oleh para peneliti di Universitas Hamburg, memberikan tekanan tambahan terhadap arsitektur keamanan yang dipimpin AS, terutama di Majelis Umum PBB terkait isu hak asasi manusia dan konflik Ukraina.
Di kawasan Asia-Pasifik, Beijing terus meningkatkan aktivitas militer di sekitar Taiwan dan Laut China Selatan. Langkah ini dipandang sebagai upaya strategis untuk mengurangi kehadiran militer AS di wilayah yang dianggap sebagai lingkup pengaruh utama China. Namun, keterlibatan AS yang masih fundamental di kawasan tersebut tetap menjadi tantangan utama bagi ambisi regional Beijing.
Analisis mengenai pergeseran kekuatan global ini didasarkan pada data ekonomi nasional China tahun 2025 dan laporan strategis dari European Council on Foreign Relations serta Mercator Institute for China Studies.