Amerika Serikat Desak PBB Segera Akhiri Krisis Rohingya

Wakil Presiden AS Mike Pence, 20/9/2017 (U.S. Department of State)

New York/Cox’s Bazar – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendesak Dewan Keamanan PBB agar segera mengambil tindakan keras untuk mengakhiri krisis Rohingya Myanmar, ujar Wakil Presiden AS Mike Pence, pada Rabu 20-9-2017. Amerika Serikat menganggap kekerasan di negara itu adalah ancaman di dalam dan luar kawasan.

Ketika berbicara dalam sidang Dewan Keamanan yang membahas reformasi pemeliharaan perdamaian, Mike Pence menuding militer Myanmar menangani serangan militan terhadap pos-pos pemerintahan “dengan kebiadaban yang mengerikan, membakari desa-desa, membuat warga Rohingya lari dari rumah-rumah mereka.”

Mike Pence sudah berulang kali menyuarakan desakan AS agar militer Myanmar segera mengakhiri kekerasan serta menyokong usaha diplomatik bagi penyelesaian jangka panjang.

“Saya dan Presiden Donald Trump juga menyerukan kepada Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan keras dan cepat untuk mengakhiri krisis ini serta membawa harapan dan bantuan bagi rakyat Rohingya,” ujar Mike Pence.

Pernyataan itu sejauh ini adalah yang paling keras disampaikan pemerintah AS dalam menanggapi kekerasan di negara bagian Rakhine, Myanmar.

Wakil Presiden AS Mike Pence (@USAsiaPacific)

Kekerasan mulai merebak bulan lalu dan sudah memaksa 422.000 warga Muslim Rohingnya mengungsi ke Bangladesh, lari menyelamatkan diri dari kekerasan oleh militer. PBB menyebut keadaan di Rakhine itu sebagai pembersihan etnis.

Mike Pence melihat kekerasan dan “eksodus bersejarah” Rohingya, termasuk puluhan ribu anak, sebagai “tragedi besar”.  Kekerasan muncul pada 25 Agustus 2017 sewaktu para pemberontak Rohingya menyerang sekitar 30 kantor Polisi dan satu barak tentara. Insiden itu menewaskan sekitar 12 orang.

Jika tidak dihentikan, kata Mike Pence memperingatkan, kekerasan akan semakin buruk dan “mengganggu kawasan untuk generasi-generasi yang akan datang dan mengancam perdamaian kita semua.” Mike Pence mengatakan Amerika Serikat menyambut pidato nasional yang disampaikan pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi, bahwa para pengungsi yang kembali tidak perlu takut.

Tetapi, para para pengungsi Rohingya yang sekarang ini berada di Bangladesh mengatakan, pada Rabu 20-9-2017, mereka merasa tidak punya harapan besar dari pidato yang disampaikan Suu Kyi, sang pemenang hadiah Nobel perdamaian 1991. Suu Kyi  berpidato pada Selasa 19-9-2017, mengecam terjadinya kekerasan dan mengatakan semua orang yang melaksanakan pelanggaran akan dihukum. Ia menambahkan bahwa dirinya bertekad untuk mengembalikan perdamaian dan aturan hukum.

Namun demikian, Suu Kyi tidak menyinggung tuduhan PBB, mengenai soal pembersihan etnis oleh pasukan keamanan Myanmar. (Antara/Reuters).