Politik Pembangunan Berbasis Riset dan Teknologi

Presiden RI ke-5, Megawati Soekarnoputri menerima gelar Doktor Kehormatan (Dr HC) dari Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat, 27/9/2017 (@PDI_Perjuangan)

Jakarta – Presiden RI ke-5, Megawati Soekarnoputri menilai pentingnya riset ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai basis keputusan politik pembangunan, ‘Science Based Policy’.

“Tidak ada satu negara pun yang dapat menjadi negara maju, jika tidak berfokus pada riset Ilmu pengetahuan dan Teknologi, sebagai dasar kebijakan pembangunan,” ujar Megawati saat menerima gelar Doktor Honoris Causa (DRHC) Bidang Politik Pendidikan dari Universitas Negeri Padang (UNP), Sumatera Barat, Rabu, 27/9/2017, dalam siaran pers yang diterima Antara.

Berdasarkan pemikiran tersebut, menurut Megawati, politik legislasi dan politik anggaran harus menjadi prioritas dan politik tetap negara.

Hal penting lainnya, Megawati mengingatkan pembangunan tidak boleh hanya berdasarkan asumsi. Pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan yang berorientasi dan didedikasikan pada kepentingan rakyat dan bangsa sendiri.

Presiden RI ke-5, Megawati Soekarnoputri menerima gelar Doktor Kehormatan (Dr HC) dari Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat, 27/9/2017. (@pramonoanung)

Megawati pun berkomitmen untuk memperjuangkan kampus sebagai ‘center of science’. Kampus tidak hanya untuk menghasilkan tenaga ahli dan tenaga terampil bagi Pembangunan. Kampus pun harus menghasilkan riset-Riset yang dapat digunakan sebagai acuan dalam keputusan politik pembangunan.

Megawati mengingatkan di negara maju terdapat konektivitas yang kuat antara perguruan tinggi dan Lembaga Riset Negara, sehingga perguruan tinggi menjadi salah satu pilar penting yang berkontribusi besar pada kemajuan rakyat, bangsa dan negara.

“Sudah saatnya Indonesia memiliki Lembaga Riset Nasional, seperti yang pernah dirintis oleh Bung Karno,” ujar Megawati.

Gelar DR HC dari UNP merupakan yang kelima yang diterima Megawati. Sebelumnya, Presiden RI ke-5 mendapatkan gelar DR HC dari Waseda University, Tokyo, Jepang dalam Bidang Hukum (2001), Moscow State Institute of International Relations, Rusia dalam Bidang Politik (2003), Korea Maritime and Ocean University, Busan, Korea Selatan dalam Bidang Politik (2015) dan dari Universitas Padjajaran, Bandung, Jawa Barat, dalam Bidang Politik dan Ilmu Pemerintahan tahun 2016. (Antara).