Kekerasan Bisa Meluas di Myanmar

Pengungsi Rohingya (Unicef)

New York-PBB – Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan pada Kamis 28-9-2017 bahwa kekerasan terhadap Muslim Rohingya Myanmar di Rakhine Utara bisa meluas ke Rakhine tengah, yaitu tempat 250.000 orang terancam kehilangan tempat tinggal.

Antonio Guterres berbicara pada sidang PBB untuk membahas masalah Myanmar, yang pertama kalinya selama delapan tahun pada Kamis 28-9-2017 digelar secara terbuka.

Pada kesempatan itu, Antonio Guterres mengatakan bahwa masalah Rohingya sudah berubah menjadi “darurat pengungsi yang paling cepat meningkat, juga suatu mimpi buruk terhadap kemanusiaan dan hak asasi manusia.” “Kami sudah menerima gambaran mengerikan (berdasarkan pengakuan, red) dari mereka yang lari untuk menyelamatkan diri, sebagian besar perempuan, anak-anak dan Manula,” ujar Antonio Guterres.

“Pengakuan yang mereka berikan ini mengarah pada kekerasan yang sangat parah serta pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, termasuk penembakan tanpa pandang bulu, penggunaan ranjau darat terhadap warga sipil serta kekerasan seksual.” Sudah lebih dari 500.000 orang Muslim Rohingya pergi mengungsikan diri ke Bangladesh bulan lalu sejak para pemberontak menyerang pos-pos keamanan di dekat perbatasan.

Serangan itu menimbulkan pembalasan sengit dari militer Myanmar, yang disebut Perserikatan Bangsa-bangsa sebagai pembersihan etnis. Swedia, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Mesir, Senegal dan Kazakhstan adalah negara-negara yang meminta agar Dewan Keamanan PBB bersidang pada Kamis 28-9-2017 untuk membahas masalah Myanmar.

Antonio Guterres menuntut agar akses segera dibuka bagi bantuan kemanusiaan ke daerah-daerah yang terdampak kekerasan. “Kegagalan untuk menangani kekerasan sistematis ini dapat berakibat pada meluasnya kekerasan ke Rakhine pusat, tempat 250.000 Muslim kemungkinan terpaksa mengungsi,” kata Antonio Guterres.

“Krisis ini sudah menimbulkan berbagai implikasi bagi negara-negara bagian tetangga Rakhine serta ke wilayah lebih luas, termasuk risiko timbulnya konflik antarmasyarakat. Jangan kaget kalau diskriminasi yang sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun serta standar ganda dalam perlakuan terhadap Rohingya akan membuka peluang bagi praktik radikalisasi,” ujar Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. (Antara/Reuters).