Irak Ancam Lanjutkan Operasi Militer Melawan Kurdi

Perdana Menteri Haider al-Abadi.

Baghdad, Militer.or.id – Pasukan Irak, mengancam pada Rabu 2-11-2017  melanjutkan operasi merebut wilayah Utara yang berada di bawah kendali Kurdi setelah menuduh otoritas setempat menunda penyerahan kendali perbatasan Irak dengan Turki, Iran dan Suriah.

Perdana Menteri Haider al-Abadi mengumumkan pada Jumat 3-11-2017 penangguhan sebuah serangan yang dimulai pada 16 Oktober 2017 untuk mengambil alih wilayah yang diklaim oleh pemerintah Irak dan Pemerintah Daerah Mandiri Kurdistan (KRG).

Abadi memerintahkan pembalasan secara ekonomi dan militer terhadap KRG sesudah warga Kurdi Irak memilih untuk merdeka pada September 2017 melalui sebuah referendum yang dinyatakan melanggar hukum oleh Baghdad. Dia mengatakan bahwa gencatan senjata itu dimaksudkan untuk memungkinkan tentara Irak menyebar tanpa hambatan di daerah sengketa dan di perbatasan internasional.

Pejabat Kurdi mengatakan pada Selasa 31-10-2017 bahwa mereka bersedia mengizinkan adanya “pengawasan” Irak di perbatasan namun KRG harus tetap memegang kendali penyeberangan ke wilayah Kurdi. Komando Operasi Gabungan Irak menuduh KRG memanfaatkan perundingan untuk “membeli waktu” guna memperkuat kedudukan Kurdi.

“Selama perundingan, wilayah (Kurdi) mengerahkan kekuatannya dan membangun pertahanan baru,” kata pernyataan Irak tersebut”Kami tidak akan mengizinkannya, pasukan federal diberi mandat untuk mengamankan (wilayah yang disengketakan) dan perbatasan,” tambahnya.

Seluruh perbatasan darat Irak dengan Turki terletak di dalam daerah mandiri Kurdi, dan telah dikuasai oleh pihak Kurdi sejak sebelum jatuhnya Saddam Hussein pada 2003. Pasukan Irak pada Selasa 31-10-2017 menetapkan kedudukan antara pos pemeriksaan Turki dan Irak Kurdi di perbatasan Habur, persimpangan antara kota Silopi, Turki dan kota Zakho Irak.

Pengendalian wilayah perbatasan sangat penting bagi daerah Kurdi yang terkurung daratan. Pipa minyak mengalir dari Irak utara ke Turki, menjadikan ekspor minyak mentah sebagai sumber dana utama bagi pihak Kurdi. (Antara/Reuters)