Lima Kali AS Gunakan Kekuatan Militer dan Semua Jadi Bumerang

Senapan serbu terbaru, M4A1+ Angkatan Darat AS © National Interest

Militer.or.id – Amerika Serikat telah dan terus menjadi bangsa yang paling kuat di planet ini. Ekonominya yang bernilai $ 19 triliun membuat iri dunia, profesionalisasi angkatan bersenjatanya tidak ada duanya. Sistem aliansi serta mitranya (meski kadang-kadang tegang di era Donald Trump) memanjang dari Belahan Bumi Barat ke perairan Teluk Persia, seperti dilansir dari laman National Interest.

Bahkan negara dengan kekuatan super, bagaimanapun, membuat kesalahan yang dapat menyebabkan kesalahan strategis dan kerusakan reputasi, tak terkecuali bagi Amerika Serikat.

Hanya karena pembuat kebijakan di Washington memiliki militer yang paling canggih dan terdedikasi di dunia teknologi, bukan berarti harus selalu digunakan ketika krisis. Memang, sejarah kontemporer telah berulang kali menunjukkan bahwa mengerahkan kekuatan Amerika yang keras tanpa tujuan yang jelas dan dapat dicapai, membimbing strategi itu adalah awal dari penjelajahan misi, pengalih perhatian strategis, dan tentu pengeluaran yang boros.

Kompi G, Batalyon ke-2 Korps Marinir AS selama Operasi Allen Brook, 8 Mei 1968 di Perang Vietnam © US Marines via Wikimedia Commons

1. Vietnam (1962-1975)

Tidak ada perang dalam sejarah AS yang memiliki konotasi negatif seperti keterlibatan militer AS selama satu dasawarsa di Vietnam. Sebuah misi yang dimulai oleh Amerika sebagai misi penasihat untuk pemerintahan Vietnam Selatan pada awal 1960-an akan berubah menjadi rawa yang menguras Departemen Keuangan AS, menyisakan lebih dari 58.000 prajurit AS dalam kantong mayat dan banyak penduduk Amerika melawan pemerintahannya sendiri.

Kebijakan AS di Vietnam Selatan dikondisikan pada premis yang relatif sederhana:

• mempertahankan garis pengaruh komunis di Asia Tenggara
• mempertahankan Vietnam Selatan

Yang tidak sempurna secara demokratis dan dalam banyak kasus benar-benar otoriter untuk berada di kamp Amerika.

Akan tetapi, selama dua pemerintahan AS berikutnya, peperangan darat Washington melawan pemberontakan yang hebat dengan patron-patron yang lebih berkomitmen di Vietnam Utara dan China (dan kadang Uni Soviet) memaksa para pembuat kebijakan AS untuk menggandakan apa yang terbukti sebagai strategi pengikisan yang luar biasa.

Presiden Lyndon Johnson telah sangat skeptis sejak awal bahwa Vietnam Selatan dapat diselamatkan, namun secara substansial meningkatkan kehadiran pasukan AS selama empat tahun ke depan hingga lebih dari setengah juta personel.

Perang Vietnam berakhir dengan kekalahan memalukan bagi orang-orang Amerika dan mundur dari atap kedutaan Amerika Serikat. Strategi tegas eskalasi-ke-deeskalasi dari Presiden Richard Nixon itu menyeret konflik yang tidak perlu, bahkan ketika pasukan tempur AS secara bertahap ditarik. Pada tahun 1975, tank Vietnam Utara akan bergulir ke Saigon dan menyatukan kembali negara di bawah pengawasan komunis.

Berpuluh-puluh tahun kemudian, Menteri Pertahanan Robert McNamara akan menulis sebuah mea-culpa di mana dia mengakui betapa salahnya pemerintahan Johnson saat itu.

“Kami salah menilai saat itu — seperti yang telah kami lakukan — maksud geopolitik musuh kami dan kami membesar-besarkan tindakan mereka dan bahayanya bagi AS”, tulisnya.

Korps Marinir AS mendarat di pantai Lebanon pata tahun 1982 © US Marines

2. Lebanon (1982-1984)

Pada tahun 1982, Lebanon berhenti menjadi negara merdeka. Pasukan Israel, Palestina dan Suriah terlibat dalam kontes kekuasaan yang buruk, mereka mendukung berbagai kelompok milisi yang merobek tatanan sosial negara itu.

Karena khawatir bahwa perang Arab-Israel akan segera terjadi, maka Presiden Ronald Reagan pun menandatangani arahan keamanan nasional yang mewajibkan partisipasi militer AS dalam pasukan pemelihara perdamaian multinasional dan menjadikannya kebijakan resmi AS untuk memperkuat kemampuan Pemerintah Lebanon untuk dapat mengontrol, mengelola dan mempertahankan wilayah kedaulatannya.

Lebanon, bagaimanapun adalah pelawan yang masih belum matang untuk mencapai resolusi damai. Kekuatan regional bersaing untuk posisi dominan. Pasukan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) lambat untuk mundur, sedangkan militer Suriah menolak untuk pergi, kekerasan milisi terus berlanjut dan Marinir AS menjadi sasaran pembom bunuh diri Hizbullah.

Seorang pilot AS ditembak jatuh dan ditangkap, memberikan anggota parlemen yang sudah menentang misi ini lebih banyak pengaruh politik untuk mendorong penarikan penuh pasukan AS. Pada musim semi 1984, Reagan terpaksa melakukan hal itu.

Tank M1A2 Abrams angkatan darat AS di Irak © US Army via Wikimedia Commons

3. Irak (2003-2011)

Meski sedikit kehilangan pasukan AS daripada kemalangan dalam Perang Vietnam 40 tahun sebelumnya, invasi dan pendudukan AS di Irak akan selamanya disebut sebagai bencana kebijakan luar negeri terbesar Amerika sejak Vietnam.

Tujuan dari invasi itu adalah penggulingan rezim Saddam Hussein dan pembentukan demokrasi pro-Amerika di Baghdad yang didasarkan pada “kenaifan” yang tidak tahu apa-apa tentang kemudahan di mana kekuatan Barat dapat mentransplantasi sistem pemerintahan baru di dunia Arab.

Keyakinan para pejabat senior pemerintahan Bush menjelang Operasi Shock dan Awe lebih jarang dilakukan berdasarkan penilaian yang “bijaksana” dan lebih banyak lagi pada dogma dan ideologi yang kaku.

Ken Adelson, pejabat pengendalian senjata dalam pemerintahan Bush, meramalkan “cakewalk” untuk pasukan AS, sementara itu Menteri Pertahanan AS Donald Rumsfeld meyakinkan Amerika bahwa perang kemungkinan akan berakhir dalam beberapa bulan (jika bukan minggu), tidak lebih.

Wakil Menteri Pertahanan Paul Wolfowitz memberi kesaksian kepada Kongres bahwa sebagian besar rekonstruksi pasca perang Irak akan dapat ditutupi oleh keuntungan dari hasil penjualan minyak Baghdad.

Akan tetapi, tak satu pun dari asumsi itu yang terjadi.

Para pejabat militer dan sipil AS terkejut karena pemberontakan Sunni dan Syiah terus tumbuh dalam keadaan mematikan. Sektarianisme akan mengambil alih nasionalisme, dengan kelompok milisi Syiah dibiayai oleh Iran yang meneror lingkungan Sunni.

Para jihadis Sunni pun akan diberikan kesempatan baru untuk hidup ketika Al Qaeda meluas ke Irak dan menyebabkan kekacauan di ibukota Irak. Dan sistem politik Irak akan jauh dari demokratis atau transparan, jajaran senior dan menengah akan terdiri dari ekstremis sektarian, pejabat korup dan menteri Machiavellian bersekutu dengan regu kematian.

Menurut Brown University’s Cost of War Project, AS telah lebih dari menghabiskan $ 822 miliar sejak 2003 di Irak hanya untuk operasi pertahanan saja.

Intervensi militer AS di Libya tahun 2011 © US Marines via Wikipedia

4. Libya (2011)

Penindasan keras Muammar el-Qaddafi terhadap protes damai terhadap kekuasaannya selama empat dekade memaksa komunitas internasional berebut tanggapan. Dan pada bulan Maret 2011, Dewan Keamanan PBB segera mengadopsi resolusi yang memberi wewenang untuk melindungi warga sipil dengan semua cara yang diperlukan, termasuk penggunaan kekuatan bersenjata.

Namun hanya dalam hitungan minggu, aliansi militer NATO yang dipimpin oleh AS terhadap Qaddafi telah berubah dari misi perlindungan sipil kepada perubahan rezim. Qaddafi digulingkan dalam beberapa bulan, tepatnya pada Oktober 2011, dan diktator itu dieksekusi oleh pasukan pemberontak.

Libya telah menjadi kehidupan nyata Mad-Max sejak itu. Pemerintah Libya yang diakui PBB adalah pemerintah dalam nama saja, dengan kewewenangan terbatas di Tripoli dan sepenuhnya bergantung kepada milisi bebas dan milisi yang tak terdaftar.

Cadangan minyak negara adalah target pertikaian konstan antara faksi-faksi bersenjata dengan kepentingan yang bersaing. Kekuatan regional seperti Uni Emirat Arab, Mesir dan Qatar telah menggunakan Libya untuk melawan pertempuran mereka sendiri.

Dan negara telah menjadi papan untuk migrasi dari Afrika ke Eropa, itu mengguncang politik Eropa dalam arah yang lebih populis lagi. Tidak ada kepentingan keamanan AS  pada saat itu yang terpenuhi.

Markas Kepolisan Daerah Kandahar, Afghanistan selatan mengepulkan asap setelah mendapatkan serangan dari milisi © National Interest

5. Afghanistan (2001-sekarang)

Serangan teroris 9/11 di New York, Washington dan medan terpencil di Pennsylvania menyelimuti negara dalam kesedihan, frustasi dan kemarahan. Rakyat Amerika Serikat menginginkan balas dendam dan pemerintahan Bush segera memberikannya kepada mereka. Pada bulan Desember 2001, rejim Taliban yang melindungi Al-Qaeda dibasmi. Banyak dari letnan Osama bin Laden dibunuh atau ditangkap.

Alih-alih berkemas dan pulang ke rumah begitu pekerjaan mereka selesai, Washington memulai sebuah eksperimen ilmu sosial di negara yang belum pernah didatangi oleh orang-orang Amerika. Tujuannya tidak lagi terpusat pada pembersihan sisa Al-Qaeda, tetapi lebih pada membangun “sistem demokrasi bergaya barat” yang terpusat dari bawah ke atas. Tentara AS kini malah bertugas sebagai penjaga tatanan politik yang sepenuhnya baru.

Lebih dari 17 tahun kemudian, Afghanistan berada dalam keadaan yang telah semakin bermasalah. Sebanyak 14.000 pasukan AS berotasi dan tetap tinggal di negara itu. Dan Pemerintah Afghanistan bahkan hampir sepenuhnya bergantung pada dolar asing dan pasukannya tetap diganggu oleh kepemimpinan yang buruk, taktik yang buruk, petugas yang korup, kekurangan senjata dan hampir tidak ada kemampuan logistik sama sekali.

Hampir 30.000 pasukan Afghanistan telah tewas sejak tahun 2015, dan tingkat gesekan yang telah meyakinkan banyak warga Afghanistan untuk meninggalkan tentara begitu tugas wajib mereka habis. Banyak yang menolak untuk menunggu hingga selama itu dan lebih memilih untuk desersi.

Presiden AS Donald J. Trump © US Army via Wikimedia Commons

Presiden Trump bermaksud menarik semua pasukan Amerika dari Afghanistan, namun tampaknya khawatir bahwa dirinya akan dicap sebagai presiden AS yang telah “kalah di Afghanistan”.

Pemerintah AS secara panik berusaha menciptakan proses perdamaian Afghanistan dan membawa Taliban mendekati penyelesaian, mengetahui bahwa Trump akan dapat memutuskan untuk menarik steker kapan saja. Dan hingga saat ini, presiden berpaling kepada penasihat yang terus mengadvokasi status quo yang gagal secara intelektual.

Pelajaran nan sederhana namun paling penting: jika Amerika Serikat berencana untuk menggunakan kekuatan militer atau terlibat ke dalam perang, lebih baik itu dilakukan untuk suatu tujuan yang realistis. Lebih baik menjadi pilihan terakhir dan kepentingan keamanan nasional Amerika yang lebih penting bakal dipertaruhkan.