Indonesia Siap Jadi Mediator Selesaikan Krisis Myanmar

KTT OKI di di Astana, Kazakhstan. 10/9/2017. (SESRIC)

Astana – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Pemerintah Indonesia siap menjadi mediator yang menjembatani negara-negara Islam untuk menyelesaikan krisis di Myanmar.

“OKI berharap mengajak Indonesia bekerja sama untuk dapat menyelesaikan kasus di Rohingya. Saya katakan nanti bisa kita bicarakan programnya dengan Sekjen OKI,” ujar Wakil Presiden usai Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerja Sama Islam (OIC Summit) pertama tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, Minggu 10-9-2017 di The Palace of Independence di Astana, Kazakhstan.

Wakil Presiden mengatakan, terkait krisis yang terjadi di negara bagian Rakhine, Myanmar, sebenarnya Indonesia sudah melakukan apa yang negara lain tidak bisa lakukan sebab negara lain sulit masuk ke Myanmar. “Indonesia yang setiap saat bisa berkomunikasi dengan Pemerintah Myanmar,” kata Wakil Presiden.

Sebelumnya, dalam pembukaan KTT OKI tentang Iptek Presiden Kazakhstan Nursultan Nazarbayev selaku ketua penyelenggara juga menyinggung tentang krisis di Myanmar. “Kita peduli pada Myanmar, kami juga akan membuka dialog untuk membahas masalah ini di forum PBB,” kata Presiden Nazarbayev.

Kazakhstan juga akan membawa penyelesaian krisis tersebut ke Komisi HAM PBB untuk mencari kebenaran dan melaksanakan investigasi independen terhadap kekerasan dan hukum HAM internasional.

Selain itu Kazakhstan mengharapkan pemerintah Myanmar untuk menyelesaikan akar masalah dari krisis tersebut termasuk masalah kewarganegaraan dan hak-hak warga Rohingya.

KTT OKI menghasilkan kesimpulan bahwa penting bagi Pemerintah Myanmar untuk menangani masalah pengungsi untuk memulangkan kembali ke kampung halaman mereka di Rakhine secara aman, terlindungi dan bermartabat. OKI juga mendesak negara-negara anggota dan organisasi internasional untuk memperjuangkan pemulangan pengungsi ke PBB.

Pertemuan yang dihadiri sejumlah kepala negara, diantaranya, Presiden Iran Hassan Rouhani, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev, Presiden Bangladesh Abdul Hamid, Presiden Guinea Alpha Conde dan Presiden Republik Islam Pakistan, Mamnoon Hussain.

Selain itu Presiden Mauritania Mohamed Ould Abdel Aziz juga meminta agar komunitas internasional untuk melanjutkan kerja sama dengan Pemerintah Myanmar untuk melindungi minoritas muslim di teritorial tersebut. (Antara).