Pengiriman Pasukan ke Myanmar Butuh Resolusi PBB

Pengungsi Rohingya di Bangladesh (UNHCR/Vivian Tan)

Jakarta – Pengamat militer dan intelijen, Susaningtyas Kertopati berpendapat ada beberapa tahapan sebelum mengirimkan Pasukan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke Rakhine, Myanmar untuk membantu etnis Rohingya. Salah satunya adalah resolusi Dewan Keamanan PBB.

“Aturan PBB mengacu pada mekanisme pengiriman Pasukan PBB setelah ada resolusi PBB. Resolusi bisa diajukan oleh salah satu negara anggota PBB melalui general assembly atau pengajuan salah satu negara anggota ‘security council’, baik yang permanen atau yang non permanen,” ujar Susaningtyas di Jakarta, Minggu, 10/9/2017.

Resolusi PBB juga bisa dinyatakan oleh Sekjen PBB setelah menerima laporan resmi Tim Investigasi atau Pencari Fakta yang dibentuk PBB.

Setelah itu akan dibentuk komisi khusus yang akan menangani pengiriman Pasukan Perdamaian PBB mulai dari tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengakhiran.

“Komisi ini juga bertugas menyiapkan berapa kontribusi setiap negara untuk mendukung biaya operasional dan negara mana saja yang memiliki ‘stand by force’ untuk dikirimkan,” kata Nuning.

Komisi khusus itu bersama Tim Investigasi/Pencari Fakta yang sudah dibentuk sebelumnya akan berkoordinasi ketat dengan negara tujuan dan negara-negara tetangganya.

“Khusus kasus Rohingya harus ada rekomendasi ICRC dan UNHCR apakah memang ada pelanggaran HAM ?. Jadi, tidak bisa negara lain menyatakan serta merta ada pelanggaran HAM, sementara tidak ada pernyataan dari PBB,” ujarnya.

Dengan kasus yang terjadi di Rakhine State, hingga saat ini tim investigasi PBB belum bisa masuk ke wilayah itu.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menyatakan, pihaknya siap mengirimkan pasukan perdamaian ke Myanmar untuk membantu etnis Rohingya di Rakhine, namun demikian pihaknya belum menerima perintah dari PBB.

“Kemungkinan itu pasti ada karena undang-undang kita mewajibkan, tetapi itu semua tergantung PBB, pasukan perdamaian di bawah kendali PBB,” ujar Jenderal Gatot Nurmantyo, di Mabes TNI Cilangkap Jakartar, Jumat, 8/9/2017.

Hingga saat ini, kata Panglima TNI, pihaknya belum menjalin komunikasi dengan PBB perihal rencana pengiriman pasukan tersebut. Namun, pihaknya siap mengirim pasukan TNI jika sewaktu-waktu mendapatkan perintah dari PBB.

“Kami siap siaga setiap saat PBB minta, kami siap dan dengan senang hati,” katanya.

Adapun Kepala Polri Jenderal Polisi Tito Karnavian berencana menemui Kepala Kepolisian Myanmar di ajang 37th ASEAN National Police Conference pada 12-14 September 2017 di Singapura, untuk membahas masalah etnis Rohingya, yang berbondong-bondong mencari perlindungan ke Bangladesh sebab kekerasan yang terjadi di tempat mereka tinggal di Rakhine State.

“Nanti ada Aseanapol Conference hari Selasa 12-9-2017 di Singapura. Saya nanti minta waktu melakukan bilateral meeting dengan Kepala Polisi Myanmar untuk mendiskusikan soal Rohingya,” kata Jenderal Polisi Tito Karnavian, Sabtu 9-9-2017 di Hotel Sultan, Jakarta. Jenderal Polisi Tito Karnavian menjelaskan permintaan pertemuan itu dimaksudkan untuk membagi pengalaman Indonesia.

“Kami paham bahwa Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan pernyataan. Kemudian kita juga tahu Menteri Retno sudah dikirim ke sana. Pembicaraan diplomasi ini jauh lebih efektif. Dari kepolisian tentu prinsipnya mendukung langkah-langkah pemerintah,” ujar Jenderal Polisi Tito Karnavian.

Kepala Polri mengakui prihatin atas konflik di Myanmar dan berusaha membuka komunikasi dengan pemimpin kepolisian Myanmar untuk membantu mencegah lebih banyak korban di kalangan masyarakat. “Sebagai umat Muslim, saya prihatin dengan persoalan ini,” Ujar Jenderal Polisi Tito Karnavian. (Antara).