Dialog Irak-Kurdi Mampu Cegah Referendum ?

Pria Irak di Pembebasan Kota Tal Afar (@IraqiSecurity)

Kairo – Sekretaris Jenderal Liga Arab (LA) Ahmed Aboul-Gheit, Minggu, 10-9-2017 menyerukan dialog langsung antara Pemerintah Irak dan Wilayah Kurdi untuk menyelesaikan perbedaan pendapat antar mereka.

Dialog itu akan dilandasi atas apa yang termaktub di dalam Undang-Undang Dasar Irak mengenai hubungan antara kedua pihak, demikian laporan kantor berita Mesir, MENA, mengutip pernyataan yang dikeluarkan Juru Bicara Aboul-Gheit, Mahmoud Afifi.

Ahmed Aboul-Gheit mendesak kedua pihak untuk mencapai dasar pijakan bersama sehingga bisa memelihara persatuan Irak dan kestabilannya.

Ahmed Aboul-Gheit merasakan adanya jurang pemisah lebar antara Pemerintah Irak dan Wilayah Otonomi Kurdi, sesudah melakukan pertemuan dengan para pejabat dari kedua pihak, selama kunjungannya, Sabtu 9-9-2017 ke Irak, ujar pernyataan tersebut.

Sewaktu berada di Irak, Aboul-Gheit bertemu dengan Perdana Menteri Irak Haider Al-Abadi di Ibu Kota Irak, Baghdad, dan Presiden Kurdi Masoud Barzani di Erbil. Kunjungan pemimpin LA ini dilakukan sebelum Wilayah Otonom Kurdi menggelar Referendum Kemerdekaan Wilayah Kurdi, yang dijadwalkan pada 25 September 2017.

Pada 7 Juni 2017, Masoud Barzani mengumumkan keinginannya untuk menyelenggarakan referendum pada 25 September 2017 mengenai kemerdekaan Wilayah Kurdi dari Irak. Namun langkah itu dikecam oleh Baghdad sebagai “tidak konstitusional dan tidak sah”.

Referendum itu juga ditentang oleh negara lain termasuk tetangga Irak, Iran dan Turki, yang  mempunyai etnik minoritas Kurdi di wilayah mereka. (Antara/Xinhua-OANA).