PM Irak Minta Kurdi Batalkan Hasil Referendum Kemerdekaan

Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi bersama petinggi militer (Haider Al-Abadi)

Bagdad/Erbil – Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi, 27-9-2017 meminta agar pemerintah Kurdi “membatalkan” hasil referendum kemerdekaan di Irak Utara sebagai syarat untuk dialog menyelesaikan krisis yang meningkat.

Dalam sebuah amanatnya di parlemen, Haider al-Abadi memperbaharui ultimatumnya kepada Pemerintah Wilayah Kurdistan (KRG) Masoud Barzani untuk menyerahkan kendali bandara internasional pada Jumat 28-9-2017 atau menghadapi larangan penerbangan internasional langsung ke wilayah Kurdi.

Masyarakat di Irak utara memilih untuk menyokong kemerdekaan dalam hasil referendum yang tidak mengikat pada Senin 25-9-2017. Setiap gagasan pemisahan diri ditentang dengan sengit oleh pemerintah di Baghdad, Turki dan Iran. Amerika Serikat mendesak para pemimpin Kurdi untuk membatalkan pemilihan tersebut.

“Kami tidak akan berdialog tentang hasil referendum,” ujar Haider al-Abadi kepada parlemen. “Jika mereka ingin memulai pembicaraan, mereka harus membatalkan referendum dan hasilnya,” jelas Haider al-Abadi.

Permintaannya ditolak oleh Menteri Perhubungan KRG Mowlud Murad pada Rabu 27-9-2017. Mowlud Murad mengatakan lewat sebuah konferensi pers di ibukota Kurdi, Erbil bahwa mengendalikan bandara dan mempertahankan penerbangan internasional langsung ke Erbil diperlukan untuk memerangi militan ISIS.

Pemimpin Kurdi mengatakan bahwa referendum diadakan untuk memberi mereka mandat menegosiasikan pemisahan damai wilayah mereka dengan tetangga Irak yang kuat yakni Iran dan Turki.

Mowlud Murad berharap bahwa krisis tersebut dapat teratasi karena akan merusak ekonomi Kurdistan.

Otoritas Penerbangan Sipil Irak mengirim pemberitahuan, 27-9-2017 bagi maskapai penerbangan asing, yang mengatakan bahwa penerbangan internasional ke Erbil dan Sulaimaniya di wilayah Kurdi akan dihentikan pada Jumat 27-9-2017 pukul 18.00 waktu setempat dan hanya penerbangan domestik yang diperbolehkan memasuki bandara. (Antara/Reuters).