AS Sebut Tindakan Myanmar Terhadap Rohingya Pembersihan Etnis

dok. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Rex Tillerson (comons.wikipedia.org)

Washington, Militer.or.id – Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyatakan bahwa tindakan tentara Myanmar terhadap warga Rohingya adalah pembersihan etnis / “ethnic cleansing” dan mengatakan akan mempertimbangkan hukuman bagi pihak yang harus bertanggung jawab.

“Situasi di negara bagian Rakhine utara merupakan pembersihan etnis terhadap Rohingya,” ujar Menteri Luar Negeri AS, Rex Tillerson dalam sebuah pernyataan, Rabu, 22/11/2017. Dia menggunakan sebuah istilah (ethnic cleansing -red) yang dia hindari saat berkunjung ke Myanmar /Burma, pada pekan lalu.

Rex Tillerson mengatakan telah mengulas secara saksama dan cermat atas bukti yang tersedia.

Meskipun pejabat tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada September 2017 menggambarkan tindakan tentara Myanmar sebagai masalah pembersihan etnis, Rex Tillerson meninggalkan Myanmar pekan lalu, tanpa menggunakan sebutan itu. Pernyataan Rex yang terbaru memperjelas bahwa sikap Amerika Serikat telah bergeser.

“Pelanggaran oleh beberapa orang di kalangan tentara Burma, pasukan keamanan dan warga setempat menyebabkan penderitaan luar biasa dan memaksa ratusan ribu pria, wanita dan anak-anak meninggalkan rumah mereka di Burma untuk mencari perlindungan di Bangladesh,” ujar Rex Tillerson .

Amerika Serikat menyokong penyelidikan mandiri terhadap kejadian di negara bagian Rakhine dan akan melakukan tindakan, termasuk kemungkinan hukuman bagi yang disasar, ujar Rex Tillerson. “Yang bertanggung jawab atas kekejaman itu harus diadili,” ujar Rex Tillerson .

Pemantau hak asasi manusia menuduh tentara Myanmar melakukan kekejaman, termasuk pemerkosaan massal, terhadap warga tanpa kewarganegaraan Rohingya selama pembersihan sesudah petempur Rohingya menyerang 30 pos polisi dan sebuah pangkalan tentara.

Lebih dari 600.000 Muslim Rohingya lari dari negara bagian Rakhine di Myanmar, yang sebagian besar penduduknya beragama Buddha, kebanyakan ke negara tetangga, Bangladesh, sejak tindakan keras tersebut, yang menyusul serangan pemberontak pada 25 Agustus 2017.

Tekanan meningkat untuk tanggapan lebih keras Amerika Serikat terhadap kemelut Rohingya sebelum kunjungan perdana Presiden Donald Trump ke Asia pada bulan ini guna menghadiri temu puncak negara Asia Tenggara, termasuk Myanmar, di Manila.

Pemerintahan Myanmar yang 2 tahun di bawah dipimpin peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi, telah menghadapi kritik internasional yang besar atas tanggapannya terhadap krisis tersebut, meskipun Aung San Suu Kyi tidak memiliki kendali atas para jenderal yang mana dia harus berbagi kekuasaan, setelah proses peralihan kekuasaan dari militer ke sipil di Myanmar. (Antara/Reuters).