Cilangkap, Militer.or.id – TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang digelar sejak 1980 telah dilaksanakan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam rangka untuk mempercepat pembangunan nasional di pedesaan.
Hal tersebut disampaikan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. dalam amanatnya yang dibacakan Irjen TNI, Letjen TNI M. Herindra, M.A., M.Sc saat membuka Rapat Paripurna TMMD tahun 2018 dan memberikan arahan kebijakan TMMD tahun 2019 pada Rabu 5-12-2018 di GOR Ahmad Yani, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.
Panglima TNI mengatakan bahwa program TMMD merupakan bentuk keterpanggilan dan partisipasi TNI dalam pembangunan. “TMMD diarahkan pada daerah yang membutuhkan seperti daerah terisolasi/terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, daerah yang terkena bencana, dan sebagainya,” ujar Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P.
Lebih lanjut Panglima TNI menyampaikan bahwa pembangunan di wilayah pedesaan, sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, mempunyai arti yang strategis. Dengan pembangunan tersebut, akan meningkatkan taraf hidup dan kualitas masyarakat desa, sebagai salah satu sumber kekuatan, dalam melaksanakan Sistem Pertahanan Rakyat Semesta.
“Keberhasilan pembangunan desa berarti meningkatkan pemerataan kesejahteraan yang akan menuju kepada terciptanya keadilan sosial, bagi seluruh rakyat Indonesia,” ungkap Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P.
Menurut Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, TMMD sejatinya bukan program TNI semata melainkan merupakan program terpadu lintas sektoral karena TMMD sesungguhnya merupakan program bersama antara TNI, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementrian (LPNK), Pemda dan komponen bangsa lainnya yang dilaksanakan secara terintegrasi bersama rakyat.
“Program TMMD merupakan program lintas sektoral, maka suksesnya penyelenggaraan TMMD tidak terlepas dari peran serta Pemerintah di daerah mulai tingkat Provinsi, Kab/Kota hingga Desa,” kata Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P .
“TMMD dalam penyelenggaraannya harus melalui proses perencanaan yang matang dengan mengutamakan aspirasi dari bawah (bottom up planning). Proses ini mewadahi kepentingan masyarakat di daerah sasaran secara komprehensif dan integral,” jelas Panglima TNI.
Pada tahun 2017 pelaksanaan TMMD mengalami perubahan, dimana semula dilaksanakan dua kali dalam setahun, TMMD ditambah menjadi tiga kali dalam setahun dan pada tahun 2018 ini telah memasuki periode ke 103. “TMMD tahun ini dilaksanakan di 150 sasaran dengan rincian setiap periode sebanyak 50 sasaran, selain TMMD Imbangan yang dilaksanakan di daerah lain sesuai permintaan,” tuturnya.
Panglima TNI mengharapkan kegiatan TMMD dengan tema “Melalui Program TNI Manunggal Membangun Desa, Kita Tingkatkan Imunitas Bangsa Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat”, harus benar-benar membangun imunitas, yaitu imunitas dari berbagai permasalahan yang saat ini mengemuka seperti radikalisme, terorisme, sikap intoleran, provokasi dan adu domba, serta penyalahgunaan Narkoba.
“Oleh karena itu, dibutuhkan pembangunan yang menyeluruh agar masyarakat memahami dan menyadari hal tersebut. Upaya itu tidaklah semudah membalik telapak tangan namun upaya yang membutuhkan konsistensi, komitmen, dan kerja keras kita semua, seluruh komponen bangsa,” kata Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P . (Puspen TNI)
Kami sangat menghargai pendapat anda. Bagaimanakah pendapat anda mengenai masalah ini? Tuliskanlah komentar anda di form komentar di bagian bawah halaman ini.