By 14 Juli 2017
Marginal increase of 1.2% approved for defence. Funding to be used to support UN peacekeeping operations and satellite lease payments (photo : Pindad)
Indonesia’s revised budget for 2017 includes a further marginal increase in defence expenditure to IDR109.3 trillion (USD8.17 billion), a 1.2% increase over the approved budget and a 4.6% boost compared with the draft budget.
According to accompanying information released by the Indonesian Finance Ministry on 6 July, the additional funding will be used to finance satellite lease payments and to support Indonesia’s involvement in the United Nations MINUSCA peacekeeping operation in the Central African Republic.
More generally, the 2017 defence budget is expected to continue to progress towards meeting the goals of the ‘Minimum Essential Force’ (a concept aimed at delivering Indonesia’s minimum force structure and operational readiness requirements), to improve border security and to support the local defence industry. (Jane’s)
Komisi I DPR Setujui Penambahan 20% Anggaran di APBN-P Kemhan
Jakarta – Komisi I DPR menyetujui usulan penambahan anggaran dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) Kementerian Pertahanan 2017. Kemhan akan mendapat tambahan anggaran sebesar 20% dari APBN 2017.
Anggota Komisi I DPR Supiadin Aries Saputra menyebut APBN 2017 untuk Kemhan sebesar Rp 108 triliun. Penambahan anggaran di RAPBN-P sebesar 20% ini untuk kebutuhan operasional TNI.
“Ini APBN-P mengoreksi APBN yang sedang berjalan, karena itu tadi dikoreksi. Ternyata, masih ada anggaran yang bisa digunakan untuk kementerian dan kelembagaan, ada juga yang tidak mengajukan tambahan,” ujar Supiadin di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/7/2017).
Adapun penambahan anggaran 20% itu untuk mencukupi kebutuhan mendesak karena dinamika perkembangan situasi keamanan wilayah di perbatasan. Itu terkait juga dengan situasi di Marawi, Filipina.
“Ada kebutuhan-kebutuhan yang belum selesai dan kebutuhan mendesak menghadapi dinamika perkembangan keamanan di wilayah kita, perbatasan, terkait perkembangan Marawi di Filipina Selatan,” ucap Supiadin.
Dana 20% itu juga untuk kebutuhan bahan bakar operasi keamanan. Usulan ini akan dibawa ke dalam rapat APBN-P, yang dihadiri Menkeu Sri Mulyani.
“Sekitar 20 persenan ya karena dinamika itu tadi. Fokus untuk tambah BBM dan pengembangan operasi dalam rangka menghadapi Marawi itu,” tutur Supiadin.
“Nanti malam kita bahas di rapat APBN-P,” ujar dia. (Detik)
