Alokasi Belanja Pemerintah Pusat RAPBN 2018

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2018, di Jakarta, 16/8/2017 (@KemenkeuRI).

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan belanja pemerintah pusat dalam RAPBN 2018 sebesar Rp 1.443,3 triliun akan diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan.

“Belanja pemerintah pusat akan lebih berkualitas dengan melanjutkan efisiensi, serta fokus kepada infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial,” ujar Sri Mulyani dalam jumpa pers Nota Keuangan dan RUU APBN Tahun 2018 di Jakarta, 16/8/2017.

Sri Mulyani menjelaskan belanja pemerintah pusat terdiri atas belanja kementerian lembaga sebesar Rp 814,1 triliun dan belanja non-kementerian lembaga Rp 629,2 triliun.

Belanja non-kementerian lembaga terdiri dari pembayaran bunga utang Rp 247,6 triliun, subsidi energi Rp 103,4 triliun dan subsidi non-energi Rp 69 triliun.

Belanja pemerintah pusat akan diarahkan untuk mendukung pengentasan kemiskinan – kesenjangan, pembangunan infrastruktur, pembenahan sektor unggulan, kinerja aparatur negara dan pelayanan masyarakat, serta pertahanan keamanan dan demokrasi.

Sri Mulyani menambahkan belanja untuk pembangunan infrastruktur ditetapkan sebesar Rp 409 triliun dengan sasaran antara lain : jalan baru sepanjang 856 kilometer, jalan tol sepanjang 25 kilometer, jembatan sepanjang 8.761 kilometer, jalur kereta api sepanjang 639 kilometer dan rumah susun sebanyak 7.062 unit.

Selain itu, belanja untuk penanggulangan kemiskinan, bantuan sosial dan dukungan kepada masyarakat berpendapatan rendah, ditetapkan sebesar Rp 292,8 triliun.

Sasaran dari belanja tersebut adalah pemberian subsidi pupuk sebanyak 9,5 juta ton, Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 10 juta Rumah Tangga Sederhana, dan penerima bantuan iuran dalam rangka Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebanyak 92,4 juta jiwa.

Kemudian, bantuan pangan melalui subsidi pangan, bantuan pangan non tunai untuk 15,6 juta keluarga dengan arah perluasan cakupan, penyediaan bantuan kelompok usaha ekonomi produktif bagi 106,7 ribu kepala keluarga, dan bantuan uang muka dan suku bunga kredit untuk kelompok berpenghasilan kecil.

“Upaya itu disinergikan dengan bidang-bidang lainnya yang menjadi prioritas nasional seperti belanja pendidikan sebesar Rp 440,9 triliun dan belanja kesehatan Rp110,2 triliun,” ujar Sri Mulyani.

Secara keseluruhan dia memastikan penggunaan belanja dalam APBN ini akan dilakukan untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan agar keadilan sosial yang makin merata dapat terwujud. Antara.