PT PAL Bangun Kapal LPD 124 Meter, TNI AL

Desain LPD 124M PT PAL (PT PAL Indonesia)

Surabaya – PT PAL Indonesia mempercepat proses pengerjaan kapal perang pesanan TNI AL jenis Landing Platform Dock (LPD) 124 M, dengan melakukan “Keel Laying” (peletakan lunas) lebih cepat dari rencana awal. Keel Laying LPD 124 M ini dilakukan Senin, 28/8/2017, di Surabya, Jawa Timur.

Menurut, Direktur Utama PT PAL Budiman Saleh, dengan percepatan proses peletakan lunas diharapkan proses pengiriman atau penyelesaian kapal kepada pemesan, yakni TNI AL juga lebih cepat pada Oktober 2018 dari target rencana 28 Desember 2018.

Proses pelaksanaan peletakan lunas kapal saat ini telah melebihi persyaratan minimal yang ditetapkan regulasi MARPOL/SOLAS, yang disyaratkan berat blok minimal 50 ton atau setara 1 sampai 2 blok.

Sementara saat ini PT PAL Indonesia sudah menyajikan 12 blok kapal sekaligus, atau setara dengan berat hingga 400 ton lebih.

Selain itu, dari total 5 tahapan proses pembangunan kapal, untuk tahapan ke-2 dilakukan 4 bulan lebih awal dari rencana pada tanggal 28 Desember 2017.

Percepatan dilakukan untuk mengantisipasi pemenuhan target proyek multi years yang sangat ketat, karena pada akhir tahun 2017 harus mampu mencapai progres minimal yang ditetapkan sebesar 40 persen.

“Pencapaian progres akhir Juli 2017 sebesar 21,72 persen dari rencana 11,50 persen, atau surplus 10,22 persen, dan kami optimistis dapat memenuhi target akhir tahun yang telah ditetapkan,” ujarnya, dirilis Antara, 28/8/2017..

Aslog Kasal Laksamana Muda TNI Mulyadi yang hadir dalam peletakan lunas kapal di Surabaya mengapresiasi langkah percepatan yang dilakukan PT PAL Indonesia dalam mengerjakan pesanan kapal TNI AL.

Laksda Mulyadi berharap, percepatan ini dapat memacu kinerja lebih baik dan semakin banyak pesanan kapal kepada PT PAL Indonesia.

Kapal TNI AL itu nantinya dapat menjalankan berbagai misi operasi militer sebagai bentuk penguat diplomasi dalam menjaga dan mengamankan wilayah perbatasan laut terluar kedaulatan Indonesia.

Kapal yang dipesan dengan kontrak kerja no KTR/03/02-49/I/2017/Disadal, 11 Januari 2017 senilai Rp 700 miliar itu, mampu menjalankan misi kemanusiaan secara evakuasi, pencarian, penyelamatan bahkan fungsi administrasi pemerintahan bergerak.

Kapal juga dirancang untuk tempat pusat koordinasi dan mampu mengangkut hingga 771 personel yang terdiri dari kru, pasukan dan penumpang.