Pemerintah Diimbau Sediakan Kawasan untuk Pengungsi Rohingya

Pengungsi Rohingya (amnesty.org.au)

Jakarta – Pimpinan Pusat Muhammadiyah meminta Pemerintah Republik Indonesia untuk mempertimbangkan penyediaan kawasan bagi pengungsi dari etnis Rohingya. Ketua PP Muhammadiyah Bahtiar Effendi, Jumat 1-9-2017 di Jakarta mengatakan usaha tersebut dianggap dapat membantu etnis Rohingya yang kini tengah mendapat persekusi dari pemerintah Myanmar.

Untuk diketahui, beberapa dekade silam pemerintah Indonesia pernah melaksanakan hal tersebut terhadap pengungsi Perang Vietnam dengan menyediakan kawasan Pulau Galang, Batam sebagai tempat menampung para pengungsi.

“Kami juga meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan diplomasi yang selama ini diterapkan kepada Myanmar sebab tidak terbukti menghentikan Myanmar melaksanakan praktik “Genosida” terhadap etnis Rohingya,” kata Bahtiar Effendi.

Bahtiar Effendir mengatakan, krisis Myanmar jika dibiarkan dapat mengancam stabilitas keamanan di kawasan Asia Tenggara sebab akan menimbulkan perlawanan terhadap Myanmar, perdagangan manusia, dan imigran ilegal yang bisa membanjiri kawasan.

PP Muhammadiyah juga meminta ASEAN untuk menekan Myanmar di antaranya lewat pertimbangan pembekuan keanggotan Myanmar dari ASEAN. Sebab besarnya jumlah korban, ASEAN diharapkan tidak mengedepankan prinsip non-intervensi dan menggantinya dengan turut bertanggung jawab dalam menyelesaikan krisis ini.

Aktivis HAM seluruh dunia juga diminta untuk turut ambil bagian dalam memperhatikan krisis Rohingya. “Dalam hal ini, PP Muhammadiyah bersedia memimpin untuk menggalang bantuan dan sokongan bagi etnis Rohingya,” kata Bahtiar Effendi.

PP Muhammadiyah juga mendesak Mahkamah Kejahatan Internasional untuk mengadili pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam kasus ini. Komite hadiah nobel pun diminta mencabut hadiah Nobel bagi pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi sebab alih-alih mendamaikan malah memperburuk keadaan.

Perserikatan Bangsa-Bangsa juga diminta turun tangan, mengingat Myanmar tidak miliki itikad baik dalam menyelesaikan konflik. Kepada Bangladesh, PP Muhammadiyah juga meminta negara tersebut membuka perbatasan untuk alasan kemanusiaan.

“PBB menyebut Rohingya sebagai etnis paling tertindas di muka bumi. Mereka tertolak di Myanmar dan tertindas di Bangladesh. Sebab ketidakjelasan identitas ini akhirnya akses mereka terhadap pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal layak sangat terbatas,” ujar Bahtiar Effendi.

Berdasarkan catatan PBB sekitar 38.000 etnis Rohingya telah mengungsi ke perbatasan Bangladesh untuk menghindar dari kebrutalan aparat keamanan Myanmar. Antara, 1-9-2017.