Dewan Baru Kurdistan-Irak Siap Dialog dengan Baghdad

Rapat Dewan Pimpinan Politik Kurdistan-Irak, 1/10/2017 (Kurdistan 24 English)

Erbil – impinan Politik Kurdistan-Irak, merupakan dewan baru yang dibentuk, Minggu 1-10-2017, untuk menggantikan posisi Dewan Tinggi Referendum Kurdistan setelah Dewan Tinggi tersebut mengakhiri misinya dalam penyelenggaraan referendum kemerdekaan Wilayah Semi-Otonomi Kurdistan.

Sebelumnya, Dewan Tinggi Referendum yang dipimpin Presiden regional Masoud Barzani menyelenggarakan pertemuan setelah referendum 25 September 2017 dan memutuskan untuk membentuk Pimpinan Politik Kurdistan-Irak bagi tahap pasca-referendum,” ujar Khalil Ibrahim, anggota dewan itu dalam pernyataan setelah pertemuan tersebut.

Dewan Pimpinan Politik Kurdistan-Irak yang baru dibentuk, bertanggung-jawab untuk menangani hasil referendum itu, termasuk hubungan dengan Baghdad dan negara tetangga.

Khalil Ibrahim mengatakan dewan baru ini menyambut baik seruan bagi dialog dengan Baghdad serta pihak regional dan internasional, ujar laporan Xinhua.

Khalil Ibrahim mengatakan: “Kami siap mengadakan pembicaraan mengenai semua masalah. Kami adalah bagian dari Irak, dan Irak adalah negara kami sampai sekarag ini.”

Sebelumnya, Masoud Barzani menyambut baik gagasan yang dilancarkan oleh mantan perdana menteri Ayad Allawi dengan tujuan mengakhiri krisis antara Pemerintah Sentral dan pemerintah wilayah dengan mengadakan dialog antara kedua pihak tanpa prasyarat.

Pemimpin Kurdi itu juga menyambut baik seruan bagi dialog yang disampaikan oleh Imam Syiah Ayatollah Ali As-Sistani untuk menyelesaikan krisis tersebut, yang berkobar setelah Wilayah Kurdistan menyelenggarakan referendum pada Senin, 25 September 2017.

Di dalam khutbah Shalat Jumat, wakil As-Sistani menyerukan dialog dan kedua pihak dalam krisis itu harus mematuhi undang-undang dasar serta mencela kerusuhan dan ancaman.

Ketegangan meninggi antara Pemerintah Baghdad dan Wilayah Kurdistan setelah wilayah tersebut menyelenggarakan referendum yang kontorverial mengenai kemerdekaan Wilayah Kurdistan dan daerah sengketa, termasuk Kirkuk.

Referendum kemerdekaan itu ditentang oleh banyak negara sebab akan mengancam keutuhan wilayah Irak dan bisa merusak perang melawan kelompok gerilyawan fanatik ISIS.

Terlebih lagi, negara tetangga, seperti Turki, Iran dan Suriah, memandang langkah itu akan mengancam keutuhan wilayah mereka juga, sebab lebih banyak orang Kurdi tinggal di ketiga negara tersebut. (Antara/Xinhua-OANA).