China-Filipina Rancang Protokol Hindari Salah Perhitungan di Laut

dok. Patroli Angkatan Laut Filipina (photo : Philippine Navy)

Manila, Militer.or.id – China dan Filipina akan merundingkan protokol militer untuk menghindari “kesalahan perhitungan” di laut, kata menteri pertahanan Manila, pada Rabu 8-11-2017. Keterangan tersebut disampaikan menyusul perselisihan singkat di dekat pulau, yang diduduki Filipina, di bagian dipersengketakan dari Laut China Selatan.

Delfin Lorenzana mengatakan bahwa Filipina mencoba memasang bangunan darurat di landasan pasir sekitar 4 km dari pulau Thitu, Kepulauan Spratly, pada Agustus 2017, tetapi China menolak tindakan tersebut dan mengirim kapal ke daerah itu.

Presiden Rodrigo Duterte berusaha meredakan ketegangan dengan memerintahkan pasukan menarik diri dan menghentikan pembangunan.”Kami bermaksud duduk bersama China, merancang dan menyetujui protokol untuk menyelesaikan setiap kejadian,” ujar Delfin Lorenzana, dengan menambahkan bahwa ia mengharapkan perundingan itu dimulai pada tahun ini.

Filipina berharap untuk menghindari adanya salah perhitungan di wilayah yang disengketakan, oleh karenanya mereka memerlukan protokol untuk bertindak atas masalah apapun dengan segera.”Kami tidak dapat menunggu otoritas yang lebih tinggi untuk memutuskannya. Apa pun bisa terjadi kapan saja, jadi kami ingin para komandan di lapangan memutuskan untuk mencegah kekerasan,” tutur Lorenzana.

China mengklaim hampir seluruh Laut China Selatan, di mana sejumlah negara seperti Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam juga memiliki klaim serupa.

Hubungan China-Filipina sering membeku sebab perselisihan maritim, namun hubungan kembali menghangat di bawah pemerintahan Duterte yang lebih memilih untuk tidak memprovokasi Beijing dan ingin memanfaatkan pinjaman dan investasi dari negara tersebut.

Lorenzana mengatakan bahwa marinir dikirim ke sebuah pondasi pasir untuk membangun penampungan bagi keluarga dan nelayan Filipina. Ada juga nelayan China di atas pondasi pasir, besarnya sekitar 500 meter persegi, ujar Delfin Lorenzana .

“China mengeluh karena Filipina menduduki fitur baru, yang menurutnya merupakan pelanggaran terhadap kesepakatan bilateral,” kata Lorenzana menambahkan. “Kami pergi dan tidak ada bangunan yang dibangun di sana tapi kedua belah pihak sepakat tidak akan ada pendudukan baru,” ucap Delfin Lorenzana .

Filipina telah merangsek maju dengan anggaran 25 juta dolar AS untuk meningkatkan fasilitas di Pulau Thitu. Sebuah komunitas kecil orang Filipina telah tinggal di sana sejak tahun 1970 an, yang dijadikan dukungan klaim negara tersebut, walaupun kondisinya dalam keterbatasan jika dibandingkan dengan yang dinikmati oleh orang Vietnam dan China di pulau-pulau lain dalam rantai Kepulauan Spratly.

Filipina mempertahankan peningkatan fasilitas tersebut, dengan mengatakan bahwa negara-negara lain telah lama melakukan hal yang sama. China sudah dengan cepat membangun kota-kota kecil di pulau-pulau buatan di dekatnya dan memasang sistem rudal, radar dan hanggar pesawat pada tiga pulau di antaranya.

Kantor berita China Xinhua mengatakan, petugas penjaga pantai kedua negara bertemu pada Selasa 7-11-2017 untuk membahas pertukaran kunjungan, membangun kepercayaan dan bekerja sama untuk mencegah kejahatan lintas perbatasan. (Antara/Reuters).