Guatemala Akan Pindahkan Kedutaan ke Yerusalem

Kota Guatemala, Militer.or.id – Presiden Guatemala Jimmy Morales pada Minggu 24/12/2017 mengatakan, dia telah memberikan instruksi untuk memindahkan kedutaannya di Israel ke Yerusalem, beberapa hari setelah pemerintahnya mendukung Amerika Serikat mengenai status kota tersebut.

Dalam sebuah kiriman singkat di akun Facebook resminya, Morales mengatakan bahwa dia memutuskan memindahkan kedutaannya tersebut dari Tel Aviv setelah berbicara dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Minggu.

Bulan ini, Presiden AS Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, menentang kebijakan AS selama beberapa dekade. Keputusan tersebut membuat kemarahan dunia Arab serta sekutu Barat.

Status Yerusalem merupakan salah satu halangan paling sulit untuk mencapai kesepakatan damai antara Israel dan Palestina, yang menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota mereka.

Masyarakat internasional tidak mengakui kedaulatan Israel atas seluruh kota tersebut, yang merupakan tempat suci bagi umat Islam, Yahudi dan Kristen.

Pada Kamis, 128 negara menentang Trump dengan mendukung resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang tidak mengikat, yang meminta AS untuk menolak pengakuannya terhadap Yerusalem.

Guatemala dan negara tetangganya, Honduras, adalah dua dari hanya segelintir negara yang bergabung dengan AS dan Israel yang memberikan suara untuk menentang resolusi tersebut di Yerusalem.

AS merupakan sumber bantuan penting bagi Guatemala dan Honduras, dan Trump telah mengancam akan memotong bantuan keuangan ke negara-negara yang mendukung resolusi PBB.

Morales, mantan komedian televisi yang memiliki basis dukungan konservatif Kristen terpenting, pada awal tahun ini terlibat dalam perselisihan sengit dengan PBB ketika sebuah badan anti-korupsi yang didukung PBB di Guatemala mencoba untuk memakzulkan dirinya.

Meskipun Morales menghindari pemakzulan, dia gagal dalam usaha untuk mengusir kepala badan tersebut, Komisi Internasional Melawan Impunitas di Guatemala, setelah mendapat kritik dari PBB, AS dan Uni Eropa. (Antara/Reuters).