Tahun 2018, Militer AS Akan Mulai Rekrut Transgender

dok. Demo menentang pelarangan transgender di militer, Washington, DC, USA, 27/7/2017. (commons-wikipedia.org).

Militer.or.id – Mulai hari Senin, kaum transgender akan dapat mendaftar sebagai tentara AS untuk pertama kalinya dalam sejarah organisasi tersebut, seperti dilansir dari laman situs berita Sputnik, 31/12/2017.

Setelah sebuah ringkasan dari Pengadilan Federal yang menolak upaya Presiden AS Donald Trump untuk melarang kaum transgender masuk dalam militer AS, tentara Amerika sekarang akan terdiri dari spektrum kemanusiaan yang jauh lebih luas.

Aktivis memuji langkah tersebut, termasuk pengacara Jennifer Levi untuk kelompok gay, lesbian dan transgender GLAD, selain American Civil Liberties Union (ACLU), menggambarkan keputusan untuk tidak mengajukan banding atas pembatalan larangan pelarangan Trump sebagai “berita besar”, seperti dikutip oleh Reuters.

“Saya berharap itu artinya pemerintah telah untuk melihat bahwa tidak ada cara untuk membenarkan larangan tersebut”, kata Levi, menambahkan, “tidak baik bagi militer atau negara kita”.

Sebelumnya juru bicara Pentagon mengeluarkan sebuah pernyataan yang mengumumkan mengenai langkah tersebut.

“Seperti yang dimandatkan oleh perintah pengadilan, Departemen Pertahanan siap untuk mulai mengakses pelamar transgender untuk berdinas militer pada 1 Januari. Semua pemohon harus memenuhi semua standar pencapaian”.

Setelah empat hakim federal memutuskan untuk membatalkan larangan Trump, dengan menyatakan bahwa militer AS harus menerima anggota baru dari kaum transgender, dan setelah pengadilan yang lebih rendah lagi menolak sebuah seruan dari Gedung Putih, pejabat Departemen Kehakiman AS mencatat bahwa Departemen Pertahanan AS akan kembali kepada hasil studi independen mengenai masalah tersebut daripada melakukan litigasi langsung, menurut Reuters.

“Departemen Pertahanan telah mengumumkan akan merilis sebuah studi independen mengenai isu-isu ini dalam beberapa minggu mendatang,” kata seorang pejabat Departemen Pertahanan yang tidak disebutkan namanya.

Mengacu pada seruan Gedung Putih, pejabat tersebut, menurut Reuters, menambahkan, bahwa “Pemerintah telah memutuskan untuk menunggu hasil studi Departemen Pertahanan dan akan terus membela otoritas presiden di Pengadilan Negeri”.