IAEA Tolak Permintaan AS Untuk Periksa Instalasi Militer Iran

Badan pengawas nuklir PBB telah menolak permintaan Amerika Serikat (AS) untuk memeriksa lokasi militer Iran yang dibatasi. Pemerintahan Trump mencurigai lokasi tersebut menjadi tempat kegiatan program nuklir Iran.

Meskipun mendapat tekanan dari pemerintahan Trump, Badan Energi Atom Internasional (IAEA), mengatakan bahwa Iran mematuhi perjanjian 2015 yang ditandatangani dengan AS dan lima kekuatan dunia terkemuka lainnya.

Pengumuman tersebut muncul sebagai tanggapan atas pertemuan baru-baru ini antara pejabat IAEA dan duta besar AS untuk PBB, Nikki Haley. Dalam pertemuan itu Haley menyampaikan kekhawatiran Gedung Putih bahwa Iran mungkin menipu kesepakatan tersebut dengan melanjutkan produksi nuklir di tempat-tempat militer yang terlarang.

“Kami tidak akan mengunjungi lokasi militer seperti Parchin hanya untuk mengirim sinyal politik,” kata seorang pejabat IAEA, yang melaporkan bahwa Iran mengizinkan pengamat Barat ke kompleks Parchin sekali sebelumnya, tak lama setelah kesepakatan tersebut ditandatangani pada tahun 2015

“Jika mereka ingin menolak perjanjian nuklir, silakan mereka akan melakukannya. Kami hanya tidak ingin memberi mereka alasan untuk melakukannya,” tambah pejabat tersebut, merujuk pada administrasi Trump seperti dikutip dari Newsweek, Sabtu (2/9/2017).

Laporan terbaru IAEA mengatakan bahwa stok uranium yang diperkaya Iran tidak melampaui 661 pounds, kuota yang ditetapkan oleh Rencana Aksi Komprehensif Bersama 2015 (JCPOA). Perjanjian ditandatangani oleh AS, di bawah Presiden Barack Obama, dan Iran, serta China, Prancis, Jerman. Rusia dan Inggris

Kesepakatan tahun 2015 berusaha untuk menghilangkan ketakutan bahwa Iran memproduksi senjata nuklir dengan sangat membatasi pembangunan nuklirnya sebagai imbalan atas pencabutan sanksi internasional bernilai miliaran dolar terhadap Teheran. Trump telah menjadi lawan vokal dari kesepakatan tersebut, di mana dia dan pendukung konservatifnya mengkritik penandatanganan kesepakatan itu karena dianggap terlalu lunak terhadap Iran.

Haley bertemu dengan pejabat IAEA pekan lalu di Wina untuk mengungkapkan keprihatinan Washington bahwa laporan IAEA dapat bagus jika Iran memberikan akses ke fasilitas yang diduga oleh IAEA memiliki aktivitas nuklir.

Namun Irak menolak klaim Trump dengan keras dan melestarikan kesepakatan nuklir tersebut merupakan salah satu platform utama Presiden Iran Hassan Rouhani sebelum pemilihannya kembali pada bulan Mei. Sementara JCPOA memiliki lawan-lawannya di kalangan konservatif Iran, kepemimpinan negara tersebut telah mempertahankannya sebagai kompromi yang diperlukan dengan Barat dan peluang bisnis yang menguntungkan.

Sejak pencabutan sanksi mulai bergulir, Iran telah melakukan transaksi bernilai miliaran dolar dengan sejumlah perusahaan asing yang sebelumnya dilarang melakukan bisnis dengan negara tersebut.

Sumber : Sindonews