Referendum Kurdi di Irak, “Kesalahan Bersejarah”

Milisi YPG Kurdi di Raqqa, Suriah, 2016 (Kurdishstruggle)

Ankara – Turki pada Kamis menyambut baik keputusan parlemen Irak menolak rencana referendum bagi kemerdekaan kelompok Kurdi di negara tersebut.

Parlemen di Baghdad menyetujui usulan perdana menteri untuk “mengambil semua langkah yang diperlukan” demi mempertahankan keutuhan Irak sebagai respon atas rencana pemungutan suara kemerdekaan di wilayah semi-otonom Kurdi pada 25 September mendatang.

Pemimpin Kurdi Massoud Barzani merespon dengan mengatakan bahwa referendum tetap akan digelar, dan menyebutnya sebagai “hak yang harus dipenuhi.”

“Keputusan pemimpin Kurdi untuk menggelar referendum adalah kesalahan bersejarah. Turki akan menghormati kebijakan yang diambil Irak untuk mempertahankan keutuhan wilayah mereka,” kata Wakil Perdana Menteri Turki, Bekir Bozdag.

“Referendum di wilayah utara Irak harus dibatalkan, jika tidak maka akan ada aksi pembalasan,” katanya, sambil menambahkan bahwa pemungutan suara tersebut akan mengganggu perdamaian kawasan dan membawa resiko keamanan.

Turki adalah negara dengan penduduk Kurdi terbesar di kawasan Timur Tengah. Mereka khawatir potensi kemerdekaan Kurdi di Irak akan memicu separatisme di wilayah tenggara Turki, tempat kelompok Kurdi juga telah mengangkat senjata memperjuangkan pemisahan diri selama tiga dasawarsa terakhir dalam konflik yang menewaskan lebih dari 40.000 orang.

Ankara selama ini berhasil membangun hubungan baik dengan pemerintahan semi-otonom Kurdi di utara Irak, dengan basis kerja sama ekonomi dan energi.

Iran dan Suriah juga menolak referendum tersebut, juga karena khawatir akan potensi munculnya separatisme Kurdi di negaranya sendiri.

Sementara itu negara-negara Barat khawatir pemisahan diri -yang di dalamnya termasuk wilayah produsen minyak Kirkuk- akan menjadi awal konflik dengan pemerintahan pusat di Baghdad dan mengalihkan konsentrasi dalam upaya memberantas kelompok bersenjata ISIS.

Kementerian Luar Negeri Turki, dalam pernyataan tertulis pada Kamis, 14/9/2017 mengatakan: “Kami menilai sikap para pemimpin Kurdi di Irak untuk tetap menggelar referendum adalah sikap yang mengkhawatirkan.”

“Harus digaris bawahi di sini bahwa sikap tersebut akan membawa dampak buruk. Kami mendesak mereka untuk mengambil tindakan yang bertanggung jawab dan meninggalkan pendekatan yang salah ini dengan segera,” kata kementerian yang sama. (Reuters/Antara).