Komisi I DPR, Soal Senjata Replika di STIN

Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari (mpr.go.id)

Jakarta – Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mengatakan Komisi I pernah mendorong Badan Intelijen Negara (BIN) melengkapi sejumlah fasilitas pembelajaran kepada taruna Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN), salah satunya pembelian senjata api.

“Kalau kaitannya dengan STIN BIN, kami pernah mendorong kepada STIN karena anggarannya ada di BIN. Kami tidak bahas sampai satuan tiga, namun mendorong agar taruna STIN tidak belajar dengan menggunakan senjata replika,” ujar Abdul Kharis di Gedung Nusantara II, DPR RI, Jakarta, Senin, 25/9/2017.

Dia mengatakan tidak mungkin para taruna STIN belajar, namun menggunakan senjata replika dari kayu dan juga tidak bisa kalau mau belajar menembak harus pergi ke lapangan menembak milik Kepolisian karena memakan waktu.

Menurutnya, taruna STIN berjumlah 400 orang lebih sehingga boros waktu. Karena itu Komisi I DPR mendorong agar BIN memiliki tempat sendiri.

“Kalau kaitannya dengan STIN yang ada di BIN, kami mendorong agar ada tempat latihan sehingga tidak menggunakan senjata replika kayu,” ujarnya.

Namun politisi PKS itu mengatakan Komisi I DPR tidak terlibat dalam satuan tiga atau pengadaan senjata di BIN, namun hanya memberikan dorongan saja.

Dia menyarankan agar publik bisa mengeceknya langsung karena merupakan domain eksekutif, misalnya mekanisme pengadaan senjata.

“Silahkan saja pengadaan senjata itu, namun Komisi I DPR tidak pernah terlibat pada satuan tiga, apalagi terkait pengadaan senjata,” katanya.

Abdul Kharis mengatakan pada Selasa (3/10/2017) Komisi I DPR akan mengadakan Rapat Kerja dengan Panglima TNI, Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, dan Kepala Bappenas membahas soal anggaran.

Namun dia menjelaskan setengah waktu dari rapat itu akan ditanyakan mengenai isu-isu aktual, misalnya terkait polemik pernyataan Panglima TNI terkait senjata. (Antara).