Nasrallah Tuduh Netanyahu Giring Kawasan Menuju Perang

Pemimpin HIzbullah Sayyid Hassan Nasrallah

Beirut – Pemimpin Hizbullah Sayyed Hassan Nasrallah pada Minggu, 1/10/2017 menuduh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu merusak kesepakatan nuklir Iran dan menyulut perang di Wilayah Timut Tengah.

“Ia (Netanyahu) saat ini bekerjasama dengan (Presiden AS Donald) Trump untuk merusak kesepakatan tersebut dan menggiring wilayah ini ke dalam perang,” ujar Nasrallah dalam pidato yang ditayangkan televisi untuk memperinati Asyura, Hari Ke-10 bulan Muharram. Asyura adalah hari berkabung di kalangan kaum Syiah untuk memperingati wafatnya Imam Hussein bin Ali R.A.

“Mereka tidak memiliki penilaian yang benar mengenai ke mana perang ini akan bergerak, jika mereka menyulutnya, dan tidak mengetahui bagaimana itu akan berakhir,” ujar pemimpin Hizbullah itu, sebagaimana dikutip Xinhua. Hassan Nasrallah memperingatkan Israel akan membayar harga yang sangat besar akibat kebijakan keras kepala Netanyahu.

Nasrallah juga menekankan menyeru Israel, dan mengatakan Pemerintah Israel memimpin negerinya menuju kehancuran dan akhir. Dia menegaskan bahwa kemampuan Hizbullah tidak boleh diremehkan.

“Saya menyeru kaum Yahudi non-Zionis agar meninggalkan wilayah Palestina yang diduduki dan pergi ke negara asal mereka, sebab mereka mungkin tak punya waktu lagi untuk pergi jika perang meletus,” ujarnya.

Sebelumnya, para pejabat Palestina mengecam sikap bias mencolok Duta Besar AS untuk Israel David Friedman, yang menyatakan “hanya dua persen” Wilayah Tepi Barat, Palestina yang diduduki Israel, demikian laporan kantor berita resmi Palestina, WAFA, Jumat, 29/9/2017.

“Duta besar AS untuk Israel tersebut sekali lagi telah membuktikna ia sepenuhnya hilang dari kenyataan,” ujar Hanan Ashrawi, anggota Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), yang dikutip WAFA.

Dalam satu wawancara baru-baru ini dengan media Israel, Friedman menyatakan “hanya dua persen” Wilayah Tepi Barat Sungai Jordan yang diduduki oleh Israel.

Sikap Friedman mencerminkan ideologi pemukim dalam pemerintah koalisi sayap-kanan Israel daripada pemerintah-demi-pemerintah yang telah mengklaim menanam modal pada perdamaian, kata Ashrawi.

“Pendudukan itu ada. Permukiman tidak sah berdasarkan hukum internasional dan merupakan kejahatan perang. Semua fakta ini dan kenyataan sudah jelas,” ujarnya. (Antara/Xinhua-OANA).