Poros Maritim, Nelayan dan Ketersediaan Solar

Kapal Nelayan (Midori/commons.wikipedia.org)

Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menginginkan seluruh pelabuhan di berbagai daerah mempunyai ketersediaan solar bagi nelayan yang akan menangkap ikan di lautan. “Saya dorong semua pelabuhan punya SPDN (Solar Pack Dealer untuk Nelayan),” ujar Dirjen Perikanan Tangkap KKP Sjarief Widjaja, Rabu 30-8-2017 di Jakarta.

Menurut Sjarief Widjaja, meski BBM merupakan kebutuhan penting bagi nelayan, tetapi diketahui pula ada permasalahan distribusi sehingga nelayan mengalami persoalan ketersediaan yang berdampak harga BBM yang juga menjadi semakin mahal.

Sjarief berpendapat bahwa akibatnya, sebenarnya yang lebih perlu diperhatikan adalah faktor ketersediaan BBM sebab meski harganya mahal, tetapi yang penting bahan bakar solar itu ada atau tersedia bagi nelayan.

Sebelumnya, Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati Romica menyatakan wacana pengurangan subsidi BBM bagi nelayan harus dikaji ulang sebab sangat penting untuk aktivitas melaut mereka.

Dia mengingatkan sekitar 60 persen penghasilan nelayan tradisional itu untuk membeli BBM. Dengan demikian, bila tidak ada subsidi, akan berdampak pada meningkatnya biaya produksi.

Bila tidak ada subsidi dinilai bakal membuat nelayan makin sukar untuk sejahtera, apalagi komposisinya selama ini adalah 97 persen untuk transportasi darat dan 3 persen untuk transportasi laut. Dari jumlah subsidi BBM untuk transportasi laut, hanya 2 persen untuk nelayan.

“Setidaknya ada 2 persoalan yang akan timbul apabila subsidi BBM dicabut, pertama terpuruknya perekonomian nelayan dan kedua akan menyebabkan pelanggaran hak konstitusional masyarakat pesisir, khususnya nelayan tradisional,” ujar Susan.

Susan menegaskan, pemerintah Indonesia sepertinya dapat memilih langkah cerdas berupa perbaikan tata niaga dari BBM bersubsidi yang dibarengi dengan optimalisasi lini distribusi.

Langkah cerdas itu dapat dilaksanakan, antara lain, dengan memperkuat sinergi dan kolaborasi antara KKP dan Kementerian ESDM guna memperbaiki penyaluran BBM subsidi.

MLangkah yang perlu dilaksanakan pertama adalah mengkaji kembali Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2014 yang sering dijadikan celah bagi pengusaha perikanan untuk menggunakan solar subsidi guna industrinya.

Selain itu, Susan juga memandang perlu ada regulasi yang tegas bahwa penyediaan dan distribusi solar subsidi hanya bagi kapal dengan ukuran 10 GT ke bawah. KKP dan Kementerian ESDM diharapkan dapat membangun prasarana pengisian bahan bakar di wilayah nelayan kecil sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016.

Undang-Undang No. 7/2016 sudah memandatkan kepada pemerintah segera memberikan perlindungan dan pemberdayaan, khususnya bagi nelayan kecil dalam penyedian prasarana dan sarana guna mengembangkan usaha dan memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan.

Susan Herawati Romica juga menginginkan pemerintah mendata dan melakukan kerja sama dengan nelayan kecil dalam distribusi solar bersubsidi. Salah satunya, ujar usan Herawati Romica, adalah dengan merevitalisasi fungsi koperasi nelayan dan penyedia BBM untuk nelayan atau SPDN guna menghindari kesalahan peruntukan BBM bersubsidi. Antara, 30-8-2017.