Militer.or.id – Boeing Kolaborasi dengan TNI AD untuk Support Apache.
Militer.or.id Boeing telah menguraikan ruang lingkup keterlibatan kerjasama industrinya dengan Indonesia sebagai bagian dari kontrak Penjualan Militer Asing (FMS) untuk memasok negara Asia Tenggara itu dengan delapan helikopter serang AH-64E Apache Guardian.
Seorang juru bicara untuk Boeing mengatakan pada Jane pada 5 Juni 2018 bahwa perusahaan AS bekerja sama dengan operator Apache, yakni Tentara Nasional Indonesia (TNI-AD), tetapi kemitraan dengan industri lokal masih menjadi bahan diskusi, dirilis situs Jane.com, 6/6/2018.
Juru bicara menambahkan bahwa fokus utama kolaborasi adalah melalui kontrak terkait dengan TNI-AD yang memungkinkan para insinyur dan teknisi untuk mendukung helikopter, dengan bantuan yang disediakan oleh Boeing.
“Boeing saat ini mendukung TNI-AD dengan kontrak Layanan Dukungan Pasca Produksi, yang memungkinkan TNI-AD untuk mempertahankan pesawat Apache AH-64E mereka dengan dukungan jangkauan teknis, suku cadang, dan perbaikan yang disediakan oleh Boeing. Pembelian helikopter termasuk pelatihan untuk personel perawatan TNI-AD yang disediakan oleh Angkatan Darat AS dan Boeing, ”kata juru bicara.
Pejabat dari perusahaan kedirgantaraan Indonesia, PT Dirgantara (PTDI), baru-baru ini mengatakan kepada Jane bahwa perusahaan itu mencari peluang untuk memainkan peran dalam mendukung Apache yang beroperasi dengan TNI-AD dengan menyediakan suku cadang dan pemeliharaan, perbaikan dan overhaul (MRO) layanan .
Namun, juru bicara Boeing mengatakan keterlibatannya dengan industri Indonesia pada penyediaan layanan Apache MRO masih dalam negosiasi. “Boeing sedang dalam diskusi reguler tentang cara bekerja sama dengan industri Indonesia untuk meningkatkan kemampuan lokal, memperkenalkan teknologi baru, menciptakan lapangan kerja kedirgantaraan, dan memenuhi tujuan pertumbuhan industri Indonesia,” kata juru bicara itu.
Juru bicara menambahkan bahwa setiap persyaratan Boeing untuk mentransfer teknologi ke Indonesia sebagai bagian dari kesepakatan akan ditentukan oleh pemerintah Amerika Serikat.