RAPBN di 2018 Turun, TNI Tetap Pertimbangkan Pengadaan Alutsista

Pemerintah telah menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2018 kepada DPR beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan tersebut, pemerintah menjabarkan rancangan anggaran yang dibutuhkan oleh setiap pos kementerian untuk tahun 2018.

Dalam RAPBN 2018, anggaran Kementerian Pertahanan diajukan sebesar Rp 105,7 triliun turun dari APBN-P 2017 yang sebesar Rp 114,8 triliun. Sementara itu, Polri diajukan akan memperoleh pagu anggaran sebesar Rp 77,8 triliun, menurun dari anggaran tahun 2017 sebesar Rp 98,2 triliun.

Kepala Staf Umum TNI Didit Herdiawan mengatakan, meskipun terdapat penurunan anggaran pihaknya akan tetap mempertimbangkan pengadaan peralatan utama sistem persenjataan (alutsista) di tahun 2018. Namun, pengadaan tersebut nantinya akan disesuaikan dengan program prioritas lainnya.

“Alutsista tetap. Kalau anggaran dikurangi kita harus lakukan dengan pelaksanaan kegiatan yang betul-betul menggunakan skala prioritas. Mana yang penting dan tidak,” ujar Didit di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Senin (21/8).

Didit menegaskan pengadaan alutsista harus komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan kekuatan TNI dalam jangka panjang. Selain itu, pengadaan tersebut juga harus netral dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan lain.

“Pengadaan alutsista tersebut, ataupun pelaksanaan kegiatan pembangunan kekuatan TNI ke depan, itu harus lebih komprehensif lagi dan betul-betul sesuai dengan kebutuhan yang berkaitan dengan sikap netral,” jelasnya.

Selain pengadaan alutsista, TNI juga akan fokus menjaga persatuan dan kesatuan utamanya di daerah terpencil dan perbatasan. Selain itu, program lain yang masih akan terus dijalankan adalah program bela negara dari Sabang sampai Merauke.

Untuk itu, TNI akan bekerja sama dengan kementerian-kementerian terkait agar program tersebut dapat terlaksana.

“Kita tetap laksanakan bela negara berdasarkan kerjasama yang ada dengan Kemenhan dan Kemendagri kita lakukan bela negara di seluruh pelosok tanah air. Tidak hanya di Jawa tapi dari sabang sampai Merauke dan di pedalaman,” pungkasnya.

Sebelumnya, dalam RAPBN 2018, Kementerian Pertahanan akan melakukan penggantian sebanyak 50 unit kendaraan tempur, dan pengadaan 10 unit KRI, KAL, Alpung, dan Ranpur/ Rantis Matra Laut.

Sementara Polri akan mengalokasikan anggarannya untuk pembinaan pelayanan fungsi oleh 120.000 personel Sabhara untuk pengamanan aksi unjuk rasa, pembangunan dan rehabilitasi 3.500 unit perumahan dinas, dan penyelesaian 75 persen tindak pidana narkoba.

Photo : KRI RE Martadinata 331 (Istimewa)

Sumber : Merdeka