Indonesia – Korea Selatan Perkuat Kerja Sama Pertahanan

KRI Nagapasa . (TNI AL)

Militer.or.id – Media Indonesia melaporkan bahwa legislatif telah bergerak ke arah persetujuan dari perjanjian kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Korea Selatan. Meskipun pembangunan itu sendiri telah lama berjalan, namun fokus dari kolaborasi keamanan yang sedang berlangsung antara kedua pihak merupakan bagian dari hubungan bilateral yang lebih luas, dirilis Thediplomat.com, 13/7/2018.

Sebagai bagian dari hubungan diplomatik yang lebih luas dari tahun 1973, Indonesia dan Korea Selatan juga telah mengejar kerja sama pertahanan. Indonesia saat ini adalah salah satu importir terbesar peralatan pertahanan Korea Selatan, dan kerja sama dalam proyek-proyek terus berlanjut ke berbagai tingkatan, mulai dari kapal selam hingga pengembangan pesawat tempur KF-X / IF-X baru yang telah mengalami beberapa komplikasi.

Kedua pihak terus mencari peluang baru dalam kerja sama pertahanan mereka, dan itu terus berlanjut setelah Presiden Korea Selatan Moon Jae-in menjabat tahun lalu dan mengajukan New Southern Policy, yang mencakup penekanan pada penguatan hubungan dengan negara-negara Asia Tenggara dan ASEAN. Memang, ketika Moon melakukan kunjungan kenegaraan pertamanya ke Indonesia tahun lalu, kedua pihak membahas beberapa area di mana hubungan dapat diperkuat, dari mekanisme konsultasi yang lebih banyak hingga kolaborasi lebih lanjut di berbagai bidang seperti cybersecurity.

Salah satu manifestasi formal dari kerja sama pertahanan yang sedang berlangsung adalah kesepakatan kerja sama pertahanan, yang pada awalnya ditandatangani oleh kedua pihak pada bulan Oktober 2013 berdasarkan beberapa pakta sebelumnya yang disepakati. Seperti halnya beberapa pakta lain yang ditandatangani Indonesia dengan negara-negara bagian, perjanjian, yang menentukan ruang lingkup kerjasama antara kedua pihak, telah menunggu persetujuan hukum resmi.

Pada tanggal 10 Juli 2018, media Indonesia melaporkan bahwa legislatif Indonesia bergerak untuk meratifikasi perjanjian pertahanan antara kedua pihak. Perkembangan ini terjadi setelah pertemuan dan diskusi antara pejabat pemerintah, termasuk dari kementerian pertahanan dan kementerian luar negeri, dan anggota Komisi I DPR RI, yang mengawasi hubungan pertahanan.

Langkah menuju persetujuan pakta tersebut merupakan langkah lain untuk memperkuat dasar hukum bagi kerja sama pertahanan yang sedang berlangsung antara kedua negara. Seperti yang dikatakan Menteri Pertahanan Indonesia Ryamizard Ryacudu, “payung hukum formal” diperlukan untuk memajukan kolaborasi tersebut agar kedua aspek yang lebih konkret menerapkannya serta untuk memastikan bahwa hubungan pertahanan lebih efektif dan produktif.

Dampak pada substansi aktual dari kerjasama bilateral yang sedang berlangsung masih harus dilihat. Sementara Ryacudu dan yang lain telah memperkuat pentingnya bidang-bidang kerja sama khusus seperti program jet tempur KFX/IF-X, masih ada masalah teknis yang perlu disortir untuk hal-hal yang perlu ditingkatkan, daripada langkah yang lebih umum seperti penguatan kerangka hukum untuk hubungan pertahanan.