Pejabat PBB: Idlib Hadapi Kemungkinan Perang Mengerikan

dok. Idlib Suriah. commons.wikipedia.org

Jenewa, Swiss, Militer.or.id  –  Situasi di Provinsi Idlib, bagian Barat-Laut Suriah dan kubu utama gerilyawan, relatif telah tenang dalam dua bulan belakangan ini, dirilis Antara, Jumat 16-11-2019

Tapi ada tanda-tanda bahwa “keadaan buruk akan terjadi” kecuali ada terobosan lebih jauh dalam perundingan dengan sejumlah kelompok bersenjata di dalamnya, demikian peringatan seorang Penasehat Senior PBB pada Kamis 15-11-2018.

Penasehat Senior PBB untuk Suriah Jan Egeland mengatakan dalam satu taklimat di Jenewa, Swiss, pada Kamis bahwa tak ada penyelesaian untuk membekukan situasi saat ini, dan warga sipil di provinsi itu memerlukan kondisi yang lebih baik dan normal. “Saya khawatir bulan November ini akan menjadi bulan perang yang paling mengerikan sejauh ini,” kata Jan Egeland.

Ia mengatakan kekhawatiran di Idlib sangat jelas, demikian laporan Xinhua yang dipantau Antara di Jakarta, Jumat siang 16-11-2018. Kondisi yang paling mengkhawatirkan seperti masih adanya kendali kelompok oposisi bersenjata memperlihatkan keadaan paling buruk mungkin terjadi.

Menurut pejabat PBB tersebut, juga masih terjadi bentrokan antara kelompok bersenjata, prilaku buruk oleh banyak kelompok, tindakan kejam di dalam wilayah itu, dan pemboman lebih sering terjadi di bagian pinggir apa yang dinamakan zona penyangga di sekitar Idlib.

“Keadaan sangat tegang di dalam zona tersebut, warga sipil di dalam, dua-tiga juta di antara mereka, masih membuat kami berpikir apakah ini kondisi tenang sebelum topan besar atau ini adalah ketenangan sebelum perdamaian,” kata Jan Egeland.

Jan Egeland mengatakan kepada wartawan bahwa Rusia dan Turki telah mengatakan mereka akan berusaha sekuat mungkin untuk menghindari aksi militer, guna menghindari peningakatan konflik bersenjata di Idlib, selama pangkalan dan pasukan mereka tidak diserang.

“Yang membuat saya sangat khawatir bagi Idlib ialah saya belum melihat banyak pembicaraan dengan atau tanda dari kelompok yang didaftar sebagai kelompok teroris, bahwa mereka akan meletakkan senjata mereka atau mencari pengampunan,” kata Jan Egeland.

“Itu sebabnya mengapa kami mendesak semua yang menghadiri pertemuan tersebut Rusia, Turki, Pemerintah Suriah dan siapa saja yang memiliki pengaruh untuk berbicara dengan setiap orang,”ujar Jan Egeland.

Wakil tetap Suriah untuk PBB Bashar Jaafari telah berkeras bahwa negerinya akan merebut kembali Provinsi Idlib, dan mengatakan, “Kami akan mengizinkan kegiatan politik dan diplomatik. Tapi hak kami berdasarkan Piagam PBB dan hukum internasional memungkinkan kami untuk sepenuhnya merebut kembali Idlib ketika kami memandangnya perlu”.

Pada awal September 2018 tahun ini, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan sepakat untuk mendirikan zona demiliterisasi di dalam Idlib dalam upaya menghindari serangan besar terhadap kubu gerilyawan, yang dikhawatirkan akan memiliki konsekuensi serius buat 3 juta warga sipil yang tinggal di sana, banyak di antara mereka adalah orang yang meninggalkan rumah mereka.