Risiko RI Beli Alat Tempur Pakai Utang

Pemerintah berencana membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista) dari pinjaman dalam maupun luar negeri untuk di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Rencana pengadaan dari utang itu memiliki risiko bagi fiskal yang harus diantisipasi pemerintah.

“Kalau sebagian besar diambil dari pinjaman luar negeri (beli alutsista), ada risiko ketika mau membayar, dan lainnya. Ini yang harus dijaga, jangan sampai mengganggu APBN,” kata Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto, Selasa (26/9/2017).

Eko berpendapat, pengadaan alutsista yang berasal dari utang luar negeri rawan dengan risiko nilai tukar (kurs). Potensi terjadinya gejolak kurs ini diakuinya semakin besar, lantaran ada peluang The Fed menaikkan suku bunga acuan, uji coba bom nuklir oleh Korea Utara yang diprediksi akan menggoyang perekonomian global maupun stabilitas kurs rupiah.

“Kalau (rupiah) kurang stabil, maka membuat risiko pembayarannya membesar. Ini yang harus diantisipasi pemerintah,” Eko menegaskan.

Dia mengingatkan kepada pemerintah untuk berutang secara terukur, apalagi untuk pembelian alutsista oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Dengan demikian, APBN tetap sehat yang dilihat dari level defisit terhadap produk domestik bruto (PDB) yang terkendali.

“Kalaupun harus utang, tapi yang terukur, dibatasi. Kalau tidak, defisit bakal membengkak karena pemerintah Joko Widodo (Jokowi) secara masif juga ingin membangun infrastruktur secara besar-besaran,” terangnya.

Menurut Eko, penting bagi pemerintah untuk mengatur skema pembayaran utang pembelian alutsista sehingga tidak menimbulkan gejolak terhadap permintaan mata uang dolar Amerika Serikat (AS). Dan pada akhirnya, nilai tukar rupiah terseret ke bawah.

“Kalau pesannya ke luar negeri, kan harus dibayar dengan mata uang dolar AS. Jadi cara mainten-nya supaya tidak banyak gejolak, pembayaran dilakukan bertahap dan bisa dikomunikasikan dengan pihak Bank Indonesia (BI) jadwal pembayarannya. Jangan tergesa-gesa, borong dolar AS di pasar dan akhirnya rupiah melemah,” jelas Eko.

“Jadi ada jadwalnya kapan pemerintah mau bayar sehingga BI tahu akan ada permintaan dolar tinggi di bulan-bulan tertentu untuk bayar pembelian alutsista. Mekanisme moneter ini dimungkinkan supaya tidak timbul gejolak,” Eko mengatakan.

Sumber : Liputan6